Definisi Politik dan Sejarah Perkembangannya

I.                    Definisi Politik

Sebelum mendefinisikan apa itu ilmu politik, maka perlu diketahui lebih dulu apa itu politik. Politik dalam bahasa arabnya disebut “siyasyah” yang kemudian diartikan siasat, atau dalam bahasa inggrisnya “politics”. Politik itu sendiri memang berarti cerdik, dan bijaksana yang dalam pembicaraan kita sehari-hari seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi para pakar politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik.

Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani ”polis” yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Asal mula kata politik itu berasal dari kata “Polis” yang berarti kota Negara, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu mulai timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan dan akhirnya kekuasaan. Tetapi Politik juga bisa diartikan kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masa atau rakyat.

Politik merupakan sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, karena memiliki obyek, subyek, terminologi, cirri, teori, filosofis dan metodologis yang khas dan spesifik serta diterima secara universal, disamping itu bisa juga bisa dipelajari oleh banyak orang.

Politik juga bisa dikatakan seni, karena sering kali kita jumpai para politikus yang terjun dalam dunia politik tanpa bekal Pendidikan ilmu politik secara formal, tapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya, sehingga dianggap memiliki kharismatik tersendiri untuk menjalankan roda politik praktis.

Menurut Miriam Budiardjo dalam buku ”Dasar-dasar Ilmu Politik”, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai en dam onia atau the good life (kehidupan yang baik).

Menurut Goodin dalam buku “A New Handbook of Political Science”, politik dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan social secara paksa. Jadi, ilmu politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan social dengan paksaan tersebut.

Beberapa definisi berbeda juga diberikan oleh para ahli/pakar politik , diantaranya:

a.      Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.

b.      Menurut Seely dan Stephen Leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.

c.       Dilain pihak pemikir Prancis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.

d.      Menurut Roger H. Soltau : “ Political Science, then, is going to be study of the state, its aim and purposes, the institutions by which those are going to be realized, its relation with its individual members and with other states, and also what men have thought, side and written about all these questions.”

Maksudnya ilmu politik dianggap sebagai pelajaran tentang Negara, maksud dan tujuan Negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antar Negara dan arga negaranya, serta hubungan antar Negara, dan apa juga yang dipikirkan warga negaranya, ditulis tentang berbagai pertanyaan (artikulasi serta agregasi kepentingan).

e.      Menurut Robert A. Dahl; ”Politic Science is, of course, the study of politic. One might better say, it is the systematic study of politic, that is an attempt by systematic analysis to discover in the confusing tangle of specific detail whatever principles may exist of wide and more general significance”

Maksudnya ilmu politik sudah barang tentu pelajaran tentang siasat, atau bisa dikatakan hal ini sebagai pelajaran terinci dari berbagai cara yakni usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih luas.

Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu :

1.      Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.

2.      Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.

II.                  Sejarah dan Perkembangan Ilmu Politik

Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan.

Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).

Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat.

Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.

Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904.

Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya di Amsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitian tentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di Indonesia sendiri didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau. Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu.Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.

Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948.

Selanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Political Science. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial(termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik.

Referensi

1.       Budiarjo, Miriam.  “Dasar-dasar Ilmu Politik”  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

2.       Surbakti, Ramlan. “ Memahami ilmu Politik” Grasindo Anggota IKAPI, Jakarta, 2007.

3.       Alfian (ed)., Perkembangan Ilmu Politik Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta,1985.

4.       Arbi Sanit. Sitem Politik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1987.

5.       Syafiie, KI dan Azhari. Sistem Politik Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung,2009.

Analisa Kepentingan Amerika, Israel, dan Kelompok Ikhwanul Muslimin dibalik Runtuhnya Husni Mubarok

Kalau sebagian analisis memunculkan sebuah pertanyaan, siapakah yang lebih kuat: Amerika atau Israel, maka tidak banyak yang memberikan jawaban yang tepat. Karena secara fisik dan fenomena perpolitikan dunia, Amerikalah yang memberikan perlindungan kepada Israel, bukan sebaliknya.

Namun, jika diteliti lebih dalam, kemana arah perpolitikan Amerika, maka orang akan menemukan di situlah keuntungan yang berlimpah buat agenda terselubung Israel.

Banyak contoh untuk membuktikan itu. Di antaranya, apa yang kerap digembar-gemborkan Amerika soal perdamaian Palestina. Dunia seolah dipamerkan bagaimana Amerika begitu berperan mempertemukan pemimpin Palestina dan Israel untuk melakukan perundingan damai. Dan biasanya, perundingan itu dilakukan di Amerika, tepatnya di gedung putih.

Tapi, tidakkah orang menelisik lebih dalam siapa yang sebenarnya menyeleksi pemimpin Palestina mana yang akan dijadikan tokoh perundingan? Dan, siapa tokoh Amerika yang sangat berperan dalam perundingan itu? Semua jawaban berujung pada Israel.

Politik Kebangsaan (Perspektif Historis)

Setiap rejim pemerintahan yang berkuasa selalu memikirkan cara bagaimana kekuasaan itu bisa bertahan dan diterima oleh seluruh rakyat dengan legitimasi yang kokoh. Sejak masa Soekarno, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, Negara-negara didunia dalam praktik kekuasaan cendrung mencari alat bagaimana pengakuan dan penerimaan publik bisa terus mengalir sehingga ia bisa menjaga institusi negara dalam situasi yang stabil disamping melemahkan segala unsur kekuatan oposisi, baik yang lahir dari basis rakyat sampai gerakan oposisi yang bernaung di tubuh parlemen.

Demikian yang terjadi di Negara Indonesia, setiap pemimpin Negara ini memiliki karakter management kepemimpinan yang sudah menjadi ciri khasnya masing-masing. Akhir-akhir ini muncul beberapa konsep politik yang diterapkan pemimpin Indonesia mungkin tidak baru lagi, akan tetapi mampu mengikat rakyat sehingga konsep tersebut bisa diterapkan untuk mempertahankan kekuasaaan. Sebut saja Politik Pencitraan yang diterapkan Presiden Soesili Bambang Yudhoyono.

Pencitraan positif seorang penguasa akan terus berjalan sebagai strategi yang ampuh dalam meraup dukungan publik secara luas, pola kerjanya mengedepankan peranan media dan kecanggihan teknologi sehingga terbuka pula kesempatan dan peluang bagi praktik kekuasaan yang mengedepankan penguasaan atas simbol dan juga kekerasan secara simbolik. Mungkin bisa kita ingat juga dalam benak pikiran hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Presiden Soeharto, Kenapa Soeharto melakukan politik pencitraan? Sebab banyak rakyat Indonesia yang belum mengenal sosok Soeharto sebelumnya,maka diperlukan segala cara untuk mendongkrak “image” serta memperluas “Soeharto” sebagai pemimpin bangsa pengganti Soekarno….! Soeharto dibuat seolah “suci bersih” dengan membuat “sejarah baru” tentang perjuangan-perjuangannya di masa lalu,padahal setelah  lengser,banyak orang mulai terhenyak dengan “kebusukan-kebusukan″ masa lalunya yang sampai sekarang menjadi pergunjingan banyak orang.

Pencitraan Soeharto mulai redup dengan seiring zaman yang telah berubah,globalisasi ekonomi & informasi telah menyeret Soeharto mulai “tidak disukai” oleh rakyat,khususnya kaum intelektual yang mulai sadar bahwa “image” Soeharto sudah tidak bisa ditolong lagi,dimana korupsi keluarga & kroni-kroninya menyebabkan kemarahan luar biasa bagi rakyat dan pemimpin-pemimpin oportunis (khususnya yang sudah lama tidak “kebagian” korupsi…).

Politik pencitraan dituding sebagai awal naiknya SBY & terpilihnya kembali untuk periode 2009-2014, tapi bisa jadi akan  menjadi “awal” dari kemerosotan popularitas SBY hari-hari kedepan ini. Terbukti 2 tahun setelah periode pemerintahan SBY dan kabinet Indonesia jilid II, kondisi Indonesia dinilai sangat carut-marut, korupsi meraja-lela, ”gurita Cikeas” diungkap & tidak dapat disingkap (karena pengarang bukunya juga orang yang tangguh & mempunyai data pendukung yang valid), skandal demi skandal di lingkungan SBY mulai terkuak, dari skandal seks sampai skandal korupsi, berita kriminalisasi suatu lembaga anti-korupsi menjadi gunjingan, dan yang terakhir menghadapi Malaysia-pun menggunakan alasan ekonomi sebagai landasan untuk tidak berani tegas….!

Lantas konsep politik apakah yang tujuannya  tidak hanya sebagai solusi proses perjalanan suatu bangsa/negara, akan tetapi lebih pada pendidikan perilaku dan budaya politik yang nantinya akan bisa diterima oleh rakyat Indonesia, sehingga nantinya bisa mencakup dari semua kepentingan, tujuan bersama dari seluruh komponen bangsa ini.

Akhir-akhir ini muncul-lah istilah konsep yang mungkin juga bukan merupakan sesuatu yang baru, sebut saja Politik Kebangsaan, yang mengedepankan kepentingan bersama sebagai tujuan akhir yang mungkin bisa diterima semua golongan.

Memang belum ada pakar politik yang mendefinisikan politik kebangsaan ini dengan jelas dan lugas, tapi bisa kita cerna dengan memaknakan dari kedua kata tersebut. Secara makna bahasa “Politik” bisa diartikan sebagai Suatu cara untuk mencapai tujuan bersama, “Kebangsaan” yang berasal dari kata “Bangsa” dalam kamus besar Indonesia diartikan sebagai Golongan Makhluk hidup (manusia, binatang, tumbuhan ) yang memiliki asal-usul sifat khas yang sama, dan juga terdapat imbuhan ke dan akhiran an yang bermakna membentuk kata abstrak. Jadi secara leksikal Politik Kebangsaan bisa diartikan sebagai “Suatu cara untuk mencapai tujuan bersama dari golongan manusia  yang memiliki asal-usul sifat yang sama”.